Ipik Gandamana ( 1948 – 1949 )
Pada tahun 1946 Ipik Gandamana diangkat menjadi Patih Bogor.
Saat itu Wilayah Bogor dalam kondisi yang mencekam dan menegangkan, karena
tentara Belanda telah menyebar di Bogor termasuk mata-matanya dan menyebarkan
politik adu domba(de vide impera). Beberapa kali Ipik Gandamana dibujuk untuk bergabung dengan
Belanda, dengan berbagai macam cara termasuk iming-iming jabatan menjadi patih
Bogor di lingkungan pemerintahan Belanda Recomba, namun beliau tetap menolak
dan membela Pemerintah Republik Indonesia. Saat dalam pengasingan, Ipik
Gandamana menerima tugas dari Pemerintah RI untuk menyusun pemerintahan
Kabupaten Bogor darurat,dan beliau ditetapkan menjadi Bupati Bogor, kemudian
diangkat lagi oleh wakil Gubernur Jawa Barat untuk merangkap menjadi Bupati
Lebak. Perjalanan panjang Ipik Gandamana dalam mengemban amanah, selain
berkaitan dengan penyusunan pemerintahan daruirat Kabupaten Bogor tidak pernah
berhenti, walaupun harus menghuni sel di penjara Paledang, karena tidak mau
bekerjasama dengan pemerintah Belanda/Recomba.
Hal yang sangat menarik dari sosok Bupati Pertama ini, beliau
dangan menyukai tutut (semacam keong yang hidup disawah) atau lebih dikenal
dengan “Daging Pangenyot”adalah merupakan pelengkap lauk pauk di lokasi
pengsingannya. Dan sosok inilah yang patut ditiru dan diteladani bagi generasi
selanjutnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pamrihnya hanya satu
berjuang dan mengbdi bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
selalu mengharapkan ridho Allah SWT.
R.E. Abdoellah ( 1950 – 1958 )
Dalam susunan pemerintahan Kabupaten Bogor
Darurat Bapak R.E Abdoellah diangkat sebagai Wedana istimewa dengan tugas pokok
pengerahan tenaga rakyat untuk perjuangan, pengerahan bahan makanan untuk
keperluan perjuangan,menghadapi/mengikuti perundingan-perundingan dengan
Belanda perantaraan KTN (Komisi Tiga Negara), yaitu Australia, Amerika dan
Tiongkok. Pada Tanggal 22 Desember 1948, seluruh staf Pemerintahan RI, tentara
dan unsur-unsur perjuangan lainnya mulai menjalankan perang gerilya. Ketika itu
bapak Ipik Gandamana ditetapkan sebagai Bupati dan Bapak R.E Abdoellah sebagai
patih.
R. Kahfi (1958 – 1961)
Mama R.Kahfi putra kedua dari empat bersaudara,
ayahanda “mbah Gaos” yang asli berasal dari daerah Menes – Banten yang kental
dengan suasana yang agamais dan mengembara di wilayah Jasinga, dilahirkan di Menes
pada tanggal 16 Maret 1916,pengabdiannya dalam bidang pemerintahan dilingkungan
pemerintah Kabupaten Bogor yang diawali dalam jabatan karirnya sebagai kepala
Djawatan penerangan Kabupaten Bogor. Dalam dunia politik, beliau aktif pada
salah satu Organisasi Islam sebagai ketua Partai Masyumi. Tahun 1961 – 1962
beliau sempat pula mengabdikan diri pada Badan Pemerintahan Harian (BPH).
Sempat aktif di kemiliteran dan menyandang pangkat Kapten “Tituler”. Dalam
dunia pendidikan, ‘’mama’’ R.Kahfi merupakan salah satu pendiri yayasan
Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada saat pengabdiannya menjadi Bupati Kepala
Daerah Tk II Bogor periode tahun 1958 – 1961, kondisi wilayah kabupaten Bogor
saat itu memerlukan pembuatan jalan dan jembatan yang diperlukan sebagai sarana/prasarana
komunikasi, salah satu hasil pembangunan di Kabupaten Bogor pada masa Bupati
R.E Kahfi adalah pembangunan Jembatan Cipamingkis yang menghubungkan antar
wilayah Jonggol dan Cariu, sebagai sarana transportasi guna memudahkan
pengangkutan hasil pertanian terutama padi dari kecamatan Cariu.
Karta Dikaria (1960 – 1967)
Disiplin dan Tegas, itulah cirri Bupati Bogor
Karta Dikaria. Hal ini terlihat dari keseharian beliau baik saat berada dalam
lingkungan kedinasan maupun dalam lingkungan keluarga. Dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan, apabila melihat ada staf yang melanggar langsung diberikan
teguran, bahkan ada staf beliau yang diberhentikan. Lingkungan yang lainnya
yang serba agamis, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat menjadi
sosok R.Karta Dikaria sebagai sosok panutan, demikian juga dalam kehidupan
sehari-harinya,apabila saling berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekan
lainnya melalui surat dan tulisan arab. Hal lainnya yang menarik dari sosok
pejabat Bupati Bogor ini adalah tidak pernah menyusahkan orang lain, sebagai
contohnya, beliau tidak pernah menyuruh sopir dinasnya untuk mengantar pulang
kedaerah Jalan Gunung Gede, karena saat itu sebelumnya pendopo yang pernah
digunakan sebagai rumah dinas Bupati di Jalan Veteran dahulunya adalah rumah
dinas Residen. Baru beberapa tahun kemudian dijadikan rumah dinas Bupati Bogor.
Salah satu hasil Pembangunan pada masa pemerintahan Bupati Karta Dikaria
diantaranya adalah diresmikannya pembuatan Jembatan Cibebet yang menghubungkan
wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, yang akhirnya mampu membuka
keterisolasian warga masyarakat Desa Sirnarasa Kampung Girijaya Kecamatan Cariu
dengan warga masyarakat Desa Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.
Wissatya Sasemita (1968 – 1973)
Setelah menyelesaikan pendidikannya beliau
mengabsi di lingkungan Departemen Kehutanan Nasional yang ditugaskan di Kantor
Kehutanan Propinsi Jawa Barat di Bandung dan sebelum diangkat jadi Bupati
Kepala Daerah Tk II Bogor sekitar tahun 1965 – 1967 beliau menjabat sebagai
wakil Kepala Dinas Kehutanan Bogor.
Pada saat beliau menjabat sebagai wakil kepala
Dinas Kehutanan di Bogor tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi Bupati
Bogor. Selanjutnya atas permohonan dari angkatan ’45 pada tahun 1967 yang
menginginkan agar Ir. Wissatya sasemita menjadi Bupati Bogor. Pada Tahun 1968
Ir. Wissatya sasemita di angkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor
periode 1968 – 1973. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang
pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabopaten Bogor Beliau masih tetap bertempat
tinggal di Jalan Riau bersama Ibu Utje Sukesih Gandamana (Putri kedua Bapak
Ipik Gandamana) tidak menempati pendopo Bupati di jalan Veteran Bogor, karena
pada saat itu kondisi pendopo yang tidak layak huni. Dalam kesehariannya Ir.Wisatya
sangat gemar berolahraga dan menitik beratkan pada kegiatan kedinasannya dalam
bidang kehutanan yang memang merupakan keahliannya. Salah satu hasil
Pembangunan pada masa pemerintahan Bupati Ir.Wisatya adalah diresmikannya
jembatan Ciampea.
R. Moch Muchlis (1973 – 1976)
Dasar pertimbangan perencanaan pembangunan
dimaksud didasarkan keperluan adanya pola perencanaan dan pelaksanaan integral
antara masing-masing daerah, sehingga adanya satu kesatuan pola kehidupan
masyarakat yang karena pertimbangan teknologi dan mederenisasi memerlukan
lingkup yang lebih luas. Keputusan bersama tersebut diatas secara garis besar
menetapkan perencanaan, pelaksanaan pembangunan Bogor baru sesuai dengan
batas-batas pada peta yang telah ditetapkan, direncanakan, disahkan, dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor.
Penetapan lainnya adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor berkewajiban penuh untuk menyediakan tanah bagi perkembangan
pembangunan tersebut sesuai dengan rencana dan tanah-tanah untuk pemukiman
kembali serta tanah kuburan di luar daerah tersebut yang dalam pelaksanaanya di
lakukan oleh pemerintah Kodya Bogor dan secara administratif daerah tersebut
tetap merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bogor.
H. Ayip Rughby (1975 – 1982)
Cita-cita H. Ayip Rughby adalah untuk mengabdi kepada
Bangsa,Negara, dan Agama tanpa pamrih dan ambisi berdasarkan atas pengabdiannya
yang tulus ikhlas dan hanya mengharap ridho allah SWT. Keputusan untuk menjadi
Bupati Bogor bukan keinginan pribadinya sendiri. Tetapi atas desakan dari
masyarakat, para alim ulama, maupun ABRI dan pimpinan Negara sehingga beliau
berkenan untuk mengemban amanah tersebut. Pada awal pelantikannya sebagai
Bupati Bogor ada keinginan yang mendalam dan sangat besar untuk mengangkat
derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor Khususnya melalui pembangunan
sumberdaya manusia dan infrastruktur/perekonomian ke seluruh daerah pelosok di
Kabupaten Bogor untuk menuju masyarakat yang beriman, beramal, dan sejahtera.
Pada saat usia sekolah, segala kebutuhan beliau untuk sekolah di biayai oleh
eyang Hasan di Desa Pondok Kahuru-Ciomas, sedangkan untuk menopang kehidupan
sehari-hari Ibu Nyai mengajar mengaji dan Ayip kecil membantu usaha ibunda
tercintanya dengan berjualan kue setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan juga
berwirausaha berjualan sayur sayuran dan ikan ke Kota Serang pada setiap hari
minggu.
Sebagai modal berwirausahanya beliau meminjam
sepeda kumbang milik Eyang Hasan yang menempuh jarak 10-20 Km dari Karangantu
tempat pelelangan ikan ke Kota Serang, semua jerih payah beliau tabungkan di
dalam tiang bambu penyangga rumah. Pengalaman H. Ayip yang paling berkesan
selama aktif di kemiliteran diantaranya adalah penumpasan DI/TII di wilayah
Bandung Selatan (Tahun 1952-1959). Selain itu, beliau juga mencetuskan dan
membangun Proyek Transmigrasi Lokal Angkatan Darat di Teluk Lada Labuan-Banten
pada Tahun 1957 – 1960. Hal ini adalah ide dan gagasan beliau yang cemerlang
yang selanjutnya menjadi cikal bakal proyek transmigrasi yang dikembangkan di
Indonesia. Beliau juga mencetuskan Operasi Bhakti Siliwangi di wilayah Korem
064/Maulana Yusuf (1966-1969), untuk pembuatan jaringan jalan sewilayah Banten,
Bendungan Irigasi Cisata, pembangunan Pelabuhan Karangantu. Yang terakhir
bersama Presiden Soeharto Mencetuskan berdirinya Yayasan Dharmais, yang saat
itu bertujuan untuk mensejahterakan golongan miskin dengan mengembangkan pola
transmigrasi dan membekalinya dengan pendidikan keterampilan di bidang
pertanian, usaha rumah tangga, dan pertukangan.
Soedrajat Nataatmaja (1983 – 1988)
Mulai pendidikan di Sekolah Rakyat No.8 Cirebon
yang saat itu lebih dikenal dengan Sekolah Rakyat – Sunda. Mengingat kedua
orang tuanya selalu berpindah-pindahtempat tugas, maka Soedrajat Nataatmadja
selalu dititipkan mengikuti paman, dari satu paman ke paman yang lainnya di
Kota Bandung. Setelah Lulus SMA, ayah beliau menghendakinya untuk bersekolah di
Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung, namun oleh kakeknya dimasukan ke sekolah
Pamong Praja di Serang Banten. Selanjutnya sekolah dilanjutkan di Akademi
Militer Nasional (AMN) dan dilanjutkan ke Akademik Teknik Angkatan Darat di
Bandung, penugasan pertama dalam jajaran ABRI/TNI saat itu adalah di Kodam
IX/Mulawarman daerah Kalimantan Timur. Pada tahun 1983 selesai bertugas di
Jajaran Kesatuan ABRI/TNI. Soedrajat Nataatmaja memimpin Kabupaten Bogor pada
periode 1983-1988, selama masa jabatannya yang menjadi kebijakan
pemerintahannya diantaranya adalah membuka isolasi seluruh desa-desa di Kabupaten
Bogor dengan membangun jalan dan jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda
empat. Pembangunan infrastruktur selama masa jabatannya antara lain jembatan
Garendong yang menuju ke ibukota Kecamatan Rumpin. Kebijakan lainnya adalah
kesejahteraan dan sarana kerja yang perlu mendapat dukungan penuh, terutama
bagi kantor pembantu Bupati dari Sekretaris Wilayah Kecamatan, semata-mata
untuk meningkatkan moril pegawai yang bertugas didaerah. Tekadnya untuk
merealisasikan kepindahan ibukota Kabupaten Bogor Ke Cibinong setelah terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pemindahan ibukota Kabupaten
Daerah Tk II Bogor dan Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Bogor diwujudkan melalui
peletakan batu pertama dilokasi Ibu Kota Kabupaten Bogor di Desa Tengah Kecamatan
Cibinong.
H. Eddie Yoso Martadipura (1988 – 1993 dan 1993 – 1998)
Masa tumbuh kembangnya berada dalam lingkungan
keluarga yang sangat sederhana dansarat akan nilai-nilai religious. Pendidikan
yang dilaluinya antara lain : Lulus Sekolah Rakyat Kuningan tahun 1954; Lulus
SMP Kuningan tahun 1957; Lulus SMA 1 Cirebon Jurusan PASPAL tahun 1960; Akademi
Pendidikan Djasmani (APD) Bandung sampai tahun 1961; Lulus AKMIL Magelang Jurusan Teknik Tahun
1964; Lulus Aplikasi AKMIL Jurtek di Bandung tahun 1965; Lulus SUSLAPAZI Bogor
tahun 1975 dan Lulus SESKOAD Bandung tahun 1979.
Pada Akhir tahun 1965 mendapat tugas di
Batalyon Zeni tempur 8 di KODAM XIV/
Hasanuddin Makasar. Pada tahun 1975 mendapat tugas di Batalyon Zipur 3 KODAM
IV/ Siliwangi Bandung. Pada Tahun 1979 beliau menjabat sebagai DAYON di Batalyon ZIPUR
3 KODAM IV/Siliwangi Bandung. Pada tahun 1982 ditugaskan sebagai anggota MPR
dari Fraksi ABRI untuk periode 1982-1987.pada tahun 1988 mendapat kepercayaan
dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjabat sebagai Bupati
Bogor. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1993 beliau mendapat kepercayaan kembali
memegang jabatan yang sama untuk masa bakti 1993-1998.
Hasil- hasil kerja yang telah dicapai antara
lain: pembuatan beberapa jalan baru dan jembatan serta rehabilitasi beberapa
jalan yang telah ada guna memperlancar lalulintas arah DKI Jakarta maupun dalam
wilayah Kabupaten Bogor, pengawasan dan pengendalian pengambilan tanah dan
wilayah tertentu Kabupaten Bogor untuk kepentingan penimbunan lahan-lahan di
Jakarta; pengawasan,pengendalian dan penertiban lahan bangunan serta perumahan;
mewaspadai dan menindaklanjuti tumbuhnya bangunan-bangunan illegal di wilayah perbukitan
yang berpotensi pariwisata dan wilayah perkebunan terlantar; penertiban
pembangunan diwilayah dataran rendah seputar Jakarta sebagai konsekwensi
perkembangan penduduk guna mempertahankan lahan hijau dan pemeliharaan
situ-situ.
H. Agus Utara Effendi (1998 dan 2003-2008)
Lahir di Bogor tahun 1943, putra dari H. Yuusuf
Effendy dan Hj. Djuhriah ini selepas mengenyam pendidikan di SD Negeri Polisi,
SMP dan SMU di Ciamis, H. Agus Utara Effendy melanjutkan pendidikan di Akademi
Militer Magelang. Bahkan seusai menyelesaikan pendidikan militernya, ia banyak
dipercaya memegang jabatan kemiliteran seperti Dan Kodan A/Yoa 133/Dam
II(1971), Kasie I/Yon 133/Dam III (1972), Kasi I/DIM 0305 DAM III (1973), Kasie
I/DIM 0315 DAM III (1975) dan lainnya. Terakhir ia menjabat sebagai Kabag
Pampres Ropam Dephankam dengan pangkat colonel TNI AD. Setelah menghabiskan
lebih dari separuh masa hidupnya, kemudian ia kembali ke Dayeuh Pakuan
Padjajaran untuk menjadi Bupati. Bahkan ketika, menjabat sebagai Bupati pada
masa Bhakti 1998-2003, ia kembali dipercaya pada tahun 2003-2008 untuk periode
yang kedua.
H. Rachmat Yasin (2008-2013)
Drs. H. Rachmat Yasin, MM adalah Bupati Bogor
pertama periode 2008-2013 pilihan rakyat secara langsun. Berpasangan dengan H.
Karyawan Fathurachman sebagai wakilnya, pria yang akrab di sapa RY memenangi
Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Bogor tahun 2008 dengan suara mutlak.
Sebelum terpilih sebagai Bupati Bogor RY adalah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Periode 2004-2009.
Selain menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor, beliau adalah Ketua Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor
periode 2006-2011 untuk masa bakti yang kedua. Diluar aktifitas politiknya,
beliau dipercaya masyarakat sepak bola Kabupaten Bogor sebagai Ketua Umum
Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor (Persikabo) untuk periode kedua.
RY lahir di Bogor Jawa Barat pada tanggal 4 Nopember 1963. Seorang politikus
dengan bekal akademis karena beliau adalah Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta tahun 1983.
Lanjutanstudinya berlangsung di Universitas Satyagama Jakarta dan berhasil
meraih gelar Magister Management tahun 2001. RY adalah putra kedua dari
Sembilan bersaudara pasangan (alm) ,HM. Yasin – HJ. Nuryati. Bakat politik RY
menurun dari ayahandanya (alm), HM Yasin seorang perintis. Pendiri dan tokoh
Kharismatis PPP di Bogor dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten
Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor. RY tumbuh dan hidup dalam tradisi Nahdlatul
Ulama (NU). Tak heran jika Beliau banyak berkecimpung di organisasi di bawah
naungan NU. Kiprahnya di Kabupaten Bogor dimulai ketika beliau diberi amanat
sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Bogor tahun 1984-1991.
Jalannya di dunia organisasi kepemudaan makin terangsang saat beliau di percaya
sebagai pengurus DPD Komiite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor
tahun 1982-1991. Terakhir di KNPI beliau menjabat sebagai anggota Majelis
Pertimbangan Pemuda (MPP) DPD KNPI Kabupaten Bogor.
Diluar organisasi kepemudaan, RY dikenal
sebagai Aktifis di kampus di masa orde baru. Pergaulannya yang luas membuat
beliau benyak berhubungan dengan para aktifis-aktifis yang bersebrangan dengan
pemerintah yang berkuasa waktu itu. Tahun 1997, akhirnya RY berhasil duduk
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kali pertama menjadi anggota DPRD
Kabupaten Bogor, RY dipercaya sebagai Ketua komisi C DPRD Kabupaten Bogor yang
membidangi keuangan daerah. Kecerdasannya terasah dan teruji oleh berbagai
kalangan sebagai :Pakar Keugangan Daerah”.
Pada pemilu pertama di era reformasi, beliau
kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk periode 1999-2004.
Di PPP, untuk kali kedua
di Musyawarah Cabang (Muscab) ke V di Cipayung, beliau kembali terpilih secara
aklamasi sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Bogor periode 2006-2011. Dalam muscab
tersebut, lahirlah salah satu rekomendasi Muscab agar DPC PPP Kabupaten Bogor
mencalonkan beliau sebagai calon Bupati Bogor periode 2008-2013.